Naker.News Jakarta 8 Juli 2025 - Dalam semangat membangun masa depan pekerja migran Indonesia yang lebih sejahtera dan profesional, Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) melakukan audiensi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi untuk menyiapkan tenaga kerja migran yang memiliki keterampilan unggul dan siap bersaing di pasar kerja internasional.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.S membuka pertemuan dengan data yang mencemaskan: dari total 152,2 juta angkatan kerja, lebih dari 7 juta di antaranya masih menganggur. Menurutnya, penempatan pekerja migran ke luar negeri bisa menjadi solusi alternatif yang signifikan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
“Kita harus berani melihat peluang lain. Salah satunya adalah dengan menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri menggunakan skema pekerja trampil,” ujar Menteri P2MI dalam pertemuan tersebut.
Namun, Menteri menekankan bahwa pelatihan pekerja trampil bukanlah proses yang mudah. Diperlukan waktu, biaya, dan upaya yang besar untuk menghasilkan pekerja yang benar-benar siap diberangkatkan. Dalam konteks ini, HIPKI dipandang memiliki peran strategis sebagai organisasi yang menaungi berbagai lembaga pelatihan di seluruh Indonesia.
“Kehadiran teman-teman HIPKI ini penting untuk kita coba membangun kolaborasi. Kita ingin menciptakan ekosistem pelatihan yang sehat—yang sangat ditentukan oleh kualitas pelatihnya, lembaganya, dan modul pelatihannya,” imbuh Menteri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HIPKI, Dr. H. Asep Syarifuddin M.Si.,M.H, menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif dalam menyukseskan agenda pelatihan tenaga migran. HIPKI, menurutnya, siap menjadi mitra strategis pemerintah dengan memanfaatkan jaringan pelatih dan infrastruktur yang dimilikinya.
“Kami siap bekerja sama dengan Kementerian P2MI. Ini adalah bagian dari kontribusi kami untuk mengurangi angka pengangguran, sekaligus mengoptimalkan fasilitas pelatihan yang sudah kami miliki,” tegas Ketua Umum HIPKI.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari program pelatihan bersama antara HIPKI dan KP2MI, dengan fokus pada pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan negara-negara penempatan. Selain itu, kolaborasi ini juga akan memperkuat sistem pelindungan bagi para pekerja migran sejak dari tahap pra-keberangkatan. Kedua belah pihak berkomitmen untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan pembentukan tim teknis guna merancang program kolaboratif yang implementatif.
Langkah ini menjadi bagian dari visi bersama untuk membekali tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan yang relevan dan mampu bersaing secara global, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, Indonesia diharapkan tak hanya menjadi negara pengirim tenaga kerja, tetapi juga eksportir SDM yang unggul, kompeten, dan bermartabat di mata dunia.
Pada akhir Audensi ini HIPKI juga menyampaikan undangan kepada Menteri P2MI untuk hadir dalam Rakernas, Harlah HIPKI dan HIPKI Award pada 29 September 2025 di Magelang. (*)
