Naker.news Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan penggunaan food tray produksi lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam program nasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa penggunaan food tray impor tidak diperbolehkan dalam program MBG.
Komitmen Pemerintah Dukung Industri Lokal
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong optimalisasi peran industri dalam negeri sebagai rantai pasok program strategis nasional, termasuk MBG. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta, menyatakan bahwa pelaku industri dalam negeri telah menunjukkan kesiapan untuk berkontribusi dalam pengadaan food tray dan peralatan pendukung lainnya. Beberapa perusahaan yang telah menyatakan kesiapannya antara lain PT Almasindo, PT Arwana Gemilang Sejahtera, PT Inomec Jaya, PT Maspion, PT Multimegah Indahjaya, dan PT Supra Teratai Metal. Selain itu, pelaku industri permesinan di Malang juga turut ambil bagian dalam produksi food tray.
Baca juga: Selain Ijazah, 5 Dokumen Karyawan yang Wajib Bebas Ditahan Perusahaan Menurut SE Menaker
Spesifikasi dan Standar Food Tray MBG
Food tray yang digunakan dalam program MBG harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Kebutuhan peralatan makan dan minum untuk program MBG diperkirakan mencapai 82,9 juta unit, terdiri dari sendok, garpu, serta food tray. Khusus food tray, ketentuan yang ditetapkan untuk memenuhi standar meliputi barang berbahan stainless steel 304 dengan ketebalan 0,6 mm. Potensi suplai food tray dari dalam negeri hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan mencapai 15 juta set, dengan realisasi saat ini sebesar 300 ribu set.
Baca juga: Larangan Tahan Ijazah Karyawan Resmi Diterbitkan, Ini Aturan Lengkap dari Pemerintah
Dampak Ekonomi Program MBG
Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku. Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah. Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp600 juta per bulan.
Baca juga: CPNS 2025 Resmi Dibuka Juli, Batas Usia Diperpanjang, Simak Syarat & Cara Daftarnya
Pengawasan dan Implementasi Kebijakan
Pemerintah melalui Bappenas dan Badan Gizi Nasional akan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan penggunaan food tray lokal dalam program MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh komponen program MBG menggunakan produk dalam negeri dan menghindari kebocoran bahan impor yang tidak perlu. Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, menambahkan bahwa penting untuk menjaga rantai pasok program MBG dan menghindari kebocoran bahan impor yang tidak perlu. Dengan menjaga rantai pasok yang efisien, diharapkan program MBG dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung industri dalam negeri dan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan efektif dan efisien.
