Naker.news - Pemerintah memastikan pelaksanaan Haji 2026 tetap berjalan dengan aman di tengah dinamika konflik global. Salah satu langkah yang diambil adalah mengarahkan penerbangan haji untuk menghindari wilayah konflik, khususnya di kawasan Teluk Persia, demi menjaga keselamatan jamaah menuju Arab Saudi.
Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktur Pelindungan WNI Heni Hamidah menyampaikan bahwa pengelola perjalanan haji diminta menyesuaikan rute penerbangan. Ia menegaskan, "Bagi pengelola perjalanan jamaah haji, untuk penerbangannya diusahakan menghindari wilayah-wilayah konflik, mengingat akan ada penerbangan haji langsung ke Jeddah."
Koordinasi Pemerintah untuk Haji 2026
Upaya pengamanan Haji 2026 dilakukan melalui koordinasi erat antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Haji dan Umrah. Kedua instansi saling bertukar informasi secara berkala terkait kondisi di Arab Saudi dan kawasan sekitarnya.
Selain itu, keberadaan Kantor Urusan Haji di bawah KJRI Jeddah turut memperkuat koordinasi di lapangan. Pemerintah memastikan seluruh tahapan keberangkatan hingga pelayanan di Tanah Suci berjalan sesuai rencana.
Baca juga: Dari Dapur ke Delivery: Strategi Media Sosial yang Mengangkat Omzet Kuliner Pemula
Jadwal Keberangkatan Jamaah dan Petugas
Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menjelaskan bahwa rangkaian operasional Haji 2026 telah dimulai sejak pertengahan April. "Jadwal keberangkatan PPIH Arab Saudi tahun 2026 dimulai dengan keberangkatan tim advance pada tanggal 13 April 2026," ujarnya.
Petugas daerah kerja bandara dan Madinah diberangkatkan pada 17 dan 18 April, disusul petugas Makkah pada 22 dan 23 April 2026. Sementara itu, jamaah haji kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada 21 April dan berangkat ke Arab Saudi pada 22 April 2026.
Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah khusus.
Baca juga: Jangan Tunggu Besar Gaji: Tips Cerdas Atur Uang Sekarang Juga
Biaya Penerbangan Naik, Pemerintah Tanggung
Di tengah persiapan Haji 2026, pemerintah juga menghadapi kenaikan biaya penerbangan yang cukup signifikan. Total biaya meningkat dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun, atau bertambah sekitar Rp 1,77 triliun.
Namun, Irfan Yusuf memastikan tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jamaah. "Biaya tambahan itu akan ditutup oleh pemerintah, tidak dibebankan kepada jamaah haji sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto," katanya.
Pemerintah tengah mematangkan skema pembiayaan, dengan kemungkinan memanfaatkan anggaran negara dan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.
Baca juga: Hanya 40 Persen Pekerja di Indonesia Masuk Sektor Formal, Kenapa?
Dampak Kenaikan Avtur dan Nilai Tukar
Kenaikan biaya penerbangan haji dipicu oleh lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar. Kondisi ini membuat maskapai mengajukan penyesuaian tarif.
