Naker.news - Kontroversi anggaran EO Rp113 miliar yang digunakan Badan Gizi Nasional atau BGN menuai perhatian publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan penggunaan jasa event organizer tersebut justru ditujukan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Dadan Hindayana menjelaskan, anggaran EO menjadi bagian dari kebutuhan awal BGN sebagai lembaga baru. Ia menyebut, keterbatasan sumber daya internal membuat BGN perlu menggandeng pihak profesional untuk menjalankan berbagai kegiatan berskala nasional.
BGN Sebut Anggaran EO untuk Akuntabilitas
BGN melalui Dadan Hindayana menyatakan bahwa penggunaan jasa EO bukan sekadar soal teknis pelaksanaan acara, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola anggaran. Menurutnya, sistem kerja yang terpusat melalui pihak ketiga justru mempermudah proses pengawasan.
"Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis," ujar Dadan.
Ia menambahkan, dengan mekanisme tersebut, alur penggunaan dana dapat dilacak secara lebih jelas dibanding jika dikelola secara terpisah.
Keterbatasan Internal BGN Jadi Faktor Utama
Dadan Hindayana juga mengungkapkan bahwa BGN masih berada dalam tahap awal pembentukan. Kondisi ini membuat lembaga belum memiliki struktur dan sumber daya manusia yang siap untuk menangani kegiatan besar secara mandiri.
"Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional," jelasnya.
Menurut dia, kegiatan seperti kampanye publik dan sosialisasi nasional membutuhkan dukungan tim berpengalaman, yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN.
Peran EO Dinilai Penting untuk Kegiatan Nasional
BGN menilai jasa EO memiliki keahlian dalam mengelola kegiatan kompleks, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini mencakup koordinasi berbagai pihak, pengaturan teknis lapangan, hingga pengelolaan risiko.
"Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu," kata Dadan Hindayana.
Selain itu, penggunaan EO dinilai lebih efisien dalam jangka pendek dibanding membentuk tim internal yang membutuhkan proses rekrutmen dan pelatihan.
Puluhan Paket Proyek EO Capai Rp113 Miliar
Data pengadaan menunjukkan bahwa anggaran EO tersebut terbagi dalam puluhan paket pekerjaan. Total nilainya mencapai sekitar Rp113,9 miliar dan melibatkan sejumlah perusahaan penyedia jasa.
Penggunaan anggaran ini menjadi sorotan karena dinilai cukup besar untuk sebuah lembaga yang baru dibentuk. Namun, BGN menegaskan seluruh proses tetap dilakukan sesuai aturan dan terbuka untuk diawasi.
Sumber: DetikFinance, iNews.id, Suara.com, Herald.id, CaraPandang
