Prabowo Andalkan Program MBG untuk Serap 280.000 Korban PHK: Solusi Gizi dan Lapangan Kerja

Naker.news Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 280.000 korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2025. Dalam upaya mengantisipasi dampak tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu solusi strategis yang dioptimalkan untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK. Program ini diproyeksikan dapat membuka hingga 90.000 lapangan kerja baru, khususnya bagi para sarjana lulusan baru yang tengah mencari pekerjaan.

Melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program MBG membutuhkan sekitar 30.000 kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Setiap posisi diperkirakan menyerap tiga lulusan sarjana, sehingga membuka peluang besar bagi tenaga kerja terampil. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya memperluas peluang kerja ini agar dapat meredam dampak PHK yang diperkirakan meningkat pada 2025.

Selain itu, Kemnaker menilai program MBG juga dapat berkontribusi positif dalam pengentasan pengangguran sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Optimalisasi program ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca PHK yang meningkat.

Meski data 280.000 korban PHK merupakan estimasi awal dari BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah terus berupaya menyediakan berbagai alternatif penyerapan tenaga kerja melalui program-program yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja.

Penguatan Kemampuan Tenaga Kerja Muda Lewat Magang Nasional

Kemnaker berkomitmen meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui program magang nasional yang akan segera diluncurkan. Program ini ditujukan bagi generasi muda sebagai upaya memperkuat skill mereka agar lebih kompetitif di pasar kerja masa depan.

Program magang nasional merupakan hasil kolaborasi antara Kemnaker dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dua bidang keahlian utama yang dikembangkan adalah smart operation dan digital creative, dua skill yang sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan.

Melalui pelatihan dan magang ini, pemerintah berharap para peserta magang dapat mengembangkan karirnya lebih cepat dan efektif. Program ini diharapkan mampu memberikan solusi terintegrasi bagi generasi muda, terutama generasi Z, untuk masuk ke dunia kerja dengan kesiapan yang lebih baik.

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan MBG

Pemerintah juga terus membenahi program MBG dari aspek pengawasan keamanan pangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapat peran sentral untuk mengawal kualitas dan keamanan makanan bergizi yang didistribusikan dalam program tersebut. Untuk mendukung tugas ini, BPOM mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,69 triliun pada awal 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 13 kegiatan pengawalan keamanan pangan MBG, termasuk penyusunan pedoman mitigasi risiko, pelatihan pengajar, pengujian sampel makanan, serta peningkatan kapasitas laboratorium. Kerja sama formal antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah diwujudkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan.

Dukungan penuh dari Komisi IX DPR juga telah diperoleh melalui Rapat Dengar Pendapat yang menyetujui anggaran belanja tambahan BPOM. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas program MBG dalam memberikan makanan bergizi dan aman kepada masyarakat, sekaligus membuka lapangan kerja baru di bidang pengawasan dan kesehatan pangan.

Job Fair dan Program Ketenagakerjaan Sebagai Penyangga Pasar Kerja

Selain mengandalkan program MBG, pemerintah juga menggelar berbagai inisiatif untuk menampung angkatan kerja baru. Salah satunya adalah Job Fair 2025 yang digelar pada 22-23 Mei 2025, dengan menawarkan sekitar 53.000 lowongan pekerjaan. Job Fair ini menjadi salah satu cara nyata pemerintah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi juga menggelar kegiatan serupa secara paralel guna memperluas jangkauan penyerapan tenaga kerja. Inisiatif ini menjadi penting untuk mendorong percepatan penyerapan angkatan kerja yang terdampak PHK dan mereka yang baru memasuki pasar kerja.