Naker.news Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan besar yang mengejutkan banyak pihak, yakni kenaikan gaji hakim secara signifikan sebagai bagian dari reformasi hukum. Menurut Prabowo, kesejahteraan hakim adalah kunci keadilan karena para hakim memegang tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik. Kenaikan ini diklaim sudah ditunggu selama hampir dua dekade tanpa ada penyesuaian berarti.
Kebijakan kenaikan gaji hakim ini dikemukakan Prabowo dalam acara pengukuhan hakim 2025 di Balairung Mahkamah Agung, Kamis (12/6), dan menjadi perhatian karena besarnya lonjakan yang diberikan. Salah satu golongan yang menerima peningkatan paling tinggi adalah hakim junior, yang gajinya naik hingga 280 persen. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia menghargai kerja keras dan integritas para penegak hukum.
Presiden Prabowo juga menyampaikan dengan nada jenaka bahwa para menteri keuangan akan pusing karena harus mencari sumber dana untuk membiayai kenaikan ini. Ia secara gamblang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai sosok yang paling sibuk memikirkan realisasi anggaran untuk kebijakan ini. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran secara prioritas demi keadilan.
Menurutnya, tidak ada artinya kekuatan militer atau kepolisian yang kuat jika sistem peradilan tidak diperkuat dari segi kesejahteraan dan integritas.
Baca juga: Menteri UMKM Siap Panggil TikTok, Tokopedia Bahas Migrasi Seller
Kesejahteraan Hakim Jadi Prioritas Nasional
Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan bahwa selama 18 tahun para hakim tidak pernah menerima kenaikan gaji yang layak, meskipun mereka menangani perkara bernilai triliunan rupiah.
Kondisi tersebut menurutnya sangat tidak adil dan berpotensi melemahkan integritas pengadilan jika kesejahteraan tidak dijaga dengan baik.
Bahkan ia menyebut masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas dan hidup dalam kondisi kerja yang kurang mendukung.
Oleh karena itu, langkah ini dianggap mendesak untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas lembaga peradilan Indonesia.
Baca juga: Dua WNI Terjaring Razia Imigrasi AS Pemerintah Pastikan Perlindungan Hukum
Pendanaan Jadi Tantangan Pemerintah
Dalam pernyataan lanjutannya, Prabowo menegaskan bahwa para menterinya harus mencari solusi anggaran tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk memangkas anggaran kementerian lain, termasuk TNI dan Polri, demi mendanai reformasi hukum ini.
Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak jangka panjang terhadap negara.
Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru kepemimpinan Prabowo akan menempatkan hukum sebagai pilar utama pembangunan nasional.
