Naker.news Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik keras lambannya respons pemerintah terhadap gelombang PHK yang terjadi di Bali dan wilayah lainnya selama awal 2025.
Menurutnya, gelombang PHK yang terus meluas menunjukkan adanya krisis serius dalam sistem ketenagakerjaan nasional dan perlunya evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
PHK Bali dan Potret Kerapuhan Nasional
Puan menilai kasus PHK massal di Bali merupakan cermin nyata rapuhnya sistem ketenagakerjaan nasional yang terlalu bergantung pada sektor tertentu.
Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia kini terdampak berat akibat lesunya sektor MICE yang berkontribusi besar pada aktivitas ekonomi daerah.
Gelombang PHK dinilai bukan fenomena lokal semata, melainkan gejala nasional yang bisa menyebar ke berbagai kawasan industri lainnya.
Baca juga: Badai PHK Mengancam Tapi 67 Ribu Lapangan Kerja Baru Diklaim Hadir
Minta Gugus Tugas Nasional PHK
Untuk merespons kondisi ini, Puan mengusulkan pembentukan Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK yang fokus pada daerah terdampak seperti Bali dan Batam.
Langkah ini dianggap penting agar pemerintah tidak hanya reaktif tetapi memiliki skema tanggap darurat ketenagakerjaan yang lebih konkret.
Menurut Puan, langkah-langkah teknis harus segera diterapkan, seperti pelatihan ulang pekerja, integrasi lintas kementerian, serta program dukungan wirausaha.
Kebijakan efisiensi anggaran juga harus dievaluasi selektif agar sektor ekonomi kerakyatan seperti pariwisata tetap mendapat dukungan.
Baca juga: Lowongan Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka Kemensos
PHK Menurunkan Daya Beli
Gelombang PHK dinilai akan berdampak luas pada perekonomian nasional melalui penurunan daya beli masyarakat akibat hilangnya penghasilan ribuan pekerja.
Menurut catatan, hingga pertengahan 2025, sedikitnya 100 pekerja hotel di Badung dan 70 karyawan pabrik Coca Cola di Bali telah terkena PHK.
Lesunya sektor pariwisata, termasuk MICE, serta melemahnya sektor manufaktur menjadi penyebab utama gelombang PHK di Pulau Dewata.
