Rieke Diah Pitaloka Tolak Kenaikan Iuran BPJS: `Datanya Saja Masih Amburadul!`

Wisnu Kuncoro Ardianto, Naker.news

- Kamis, 28 Agustus 2025 | 20:55 WIB

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan

Naker.news - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Ia menilai kebijakan tersebut tidak relevan jika data kepesertaan masih bermasalah dan tidak tepat sasaran.

"Jadi penambahan anggaran itu memang dibutuhkan, tapi harus ada dasar yang tepat. Kalau dinaikkan iurannya tapi datanya tidak tepat, sama saja menjadi tidak relevan," kata Rieke dalam forum Climate Justice Summit (CJS) di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Data Kepesertaan BPJS Dinilai Bermasalah

Rieke mengungkapkan, masih ada masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan BPJS Kesehatan, tetapi justru tidak menerima manfaat. Ia mencontohkan kelompok penyandang disabilitas yang kerap terabaikan dalam program jaminan kesehatan nasional.

"Pada kenyataannya seharusnya BPJS diberikan kepada yang berhak, namun yang berhak tersebut malah tidak menerima, termasuk teman-teman disabilitas," ujar Rieke.

Perlu Data Dasar yang Akurat

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya perbaikan data dasar untuk setiap kebijakan jaminan sosial. Ia menilai data kepesertaan BPJS Kesehatan harus akurat, aktual, dan relevan, termasuk metode dan prosedurnya.

Menurutnya, data jaminan sosial seharusnya berbasis pada desa atau kelurahan, lengkap dengan nama dan alamat individu.

"Bahkan kalau bisa di-trace sampai titik ordinat di muka bumi dan bukan merupakan data fiktif," kata Rieke.

Sikap Pemerintah Lewat Menkeu Sri Mulyani

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat bergantung pada besarnya manfaat yang diberikan. Penyesuaian iuran, menurutnya, diperlukan agar layanan tetap berjalan optimal.

"Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (21/8/2025).

Pemerintah Siapkan Skema Agar Tidak Membebani

Pemerintah merencanakan kenaikan iuran untuk tiga kelompok, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pekerja mandiri, dan pekerja penerima upah. Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah menyiapkan skema agar penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat tertentu.

Dengan skema ini, jumlah penerima PBI diharapkan bisa meningkat, sehingga akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. Namun, keputusan final masih akan dibahas bersama DPR dan pihak terkait.