Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS Ditunda, APBN Dipakai untuk MBG dan Sekolah Rakyat

Naker.news - Pemerintah memastikan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2026 belum akan dilakukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan anggaran difokuskan untuk program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.

Baca juga: 5.103 Dapur MBG Sudah Suapi 15 Juta Orang, Target Tambah 14.000 Lagi Tahun Ini - Naker.news

Fokus Anggaran ke Program Prioritas Presiden

Menurut Sri Mulyani, sebagian besar postur RAPBN 2026 akan digunakan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"MBG saja naik Rp 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (17/8/2025).

Selain MBG, program Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi fokus utama.

Pemerintah ingin memastikan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal berjalan selaras dengan prioritas nasional.

Anggaran dan Postur APBN 2026

Anggaran pemerintah pusat ditargetkan Rp 3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen dari tahun sebelumnya.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 1.498,3 triliun, sedangkan belanja non-K/L Rp 1.638,2 triliun. Anggaran transfer ke daerah (TKD) justru turun 24,8 persen menjadi Rp 650 triliun.

Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan (Foto: setneg.go.id)

Defisit APBN diproyeksikan Rp 636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB, dengan total belanja negara Rp 3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun.

Peningkatan pendapatan ditopang oleh penerimaan pajak yang diproyeksikan naik 13,5 persen menjadi Rp 2.357,7 triliun.

Baca juga: Kepuasan Publik Capai 90%, Ini Alasan Prabowo Pilih Teddy Jadi Seskab Bergaji Rp 76 Juta - Naker.news

Rekrutmen CPNS Belum Dibuka

Selain kenaikan gaji, rekrutmen CPNS 2026 juga belum dibuka. Sri Mulyani menyebut pemerintah masih mempertimbangkan kapasitas fiskal sebelum membuka penerimaan baru.